NOI - Kasus dugaan korupsi yang menjerat seorang videografer di Sumatera Utara memicu kontroversi karena dinilai janggal dan dipaksakan. Terdakwa dituntut dua tahun penjara serta denda atas tuduhan mark-up anggaran pembuatan video profil desa. Padahal, biaya Rp30 juta per proyek dinilai masih wajar, bahkan cenderung murah untuk kualitas produksi yang dihasilkan.
Kejanggalan muncul dari hasil audit yang menurunkan nilai biaya dengan menghapus komponen penting seperti editing dan peralatan, sehingga memunculkan kerugian negara secara asumtif. Selain itu, dokumen dakwaan dianggap lemah karena tidak memuat dasar hukum utama pengadaan dan tidak menjelaskan mekanisme proyek secara jelas. Kasus ini memicu kekhawatiran luas karena berpotensi menjadi preseden buruk bagi pekerja kreatif dan sistem pengadaan pemerintah jika tetap dipaksakan berlanjut.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar